Fahri Hamzah Tolak Usulan Polisi Parlemen & Bersenjata Masuk DPR

Foto: Ilustrasi Polisi. ©2014 Evo Berita

Reporter: Rudi Hantanto

Evo Berita - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI merencanakan adanya polisi parlemen berbasis Pasukan Pengamanan Presiden (paspampres) untuk melindungi pejabat VIP/VVIP. Hal ini disebabkan karena banyaknya ancaman keamanan yang dialami oleh pejabat negara.

Namun Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah merasa tidak setuju dengan usulan tersebut. Menurutnya, tidak boleh ada polisi bersenjata yang masuk ke gedung DPR.

"Enggak boleh ada polisi masuk gedung DPR karena kami menganggap senjata dilarang dari kawasan ini. Sistemnya silakan diatur. Kami mau maintain legislatif sipil dan superioritas sipil. Demokrasi kan itu. Oleh karena itu simbol militer enggak boleh ada di gedung DPR," ujar Fahri di Gedung DPR, Senin (13/4).

Lebih lanjut Fahri menjelaskan unsur militer tidak boleh ada di DPR karena akan mengganggu kinerja para pejabat meski bertujuan untuk mengamankan. Fahri menganggap DPR hanya perlu meningkatkan pengamanan sipil, meski belum ada peraturan yang tetap.

"Enggak boleh nampak elemen-elemen militeristik di sini. Harus ada pengamanan sipil yang kuat. Memang belum ada regulasinya, untuk jaga wajah parlemen kita yang civilize. Senpi juga enggak boleh ada. Jangan termakan usulan. Ini kan prosesnya panjang. Kalau masuk ke uang sudah terlalu jauh," tutup Fahri.

Seperti diketahui, Badan Legislasi DPR sedang menggodok wacana polisi parlemen untuk memperketat pengamanan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Hal itu guna meningkatkan pengamanan menuju konsep parlemen modern.

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Roem Kono menyebutkan alasan dibentuknya pengamanan tersebut untuk perbaikan semua aspek. Keberadaan Pengamanan Dalam (Pamdal) dan Polisi Pam Obvit (Pengamanan Objek vital) di bawah dirasa sudah tidak sesuai dengan beragam ancaman keamanan di Indonesia.

"Kami akan menuju parlemen modern. Semua aspek harus diperbaiki. Di sini sekarang ada polisi. Cuma ditingkatkan kapasitasnya, prasarana semua. Komunikasi, koordinasi itu perlu, protap seperti apa. Harus diatur melalui peraturan DPR. Kalau tidak semua orang datang jadi masalah keamanan," ujar Roem Kono di Gedung DPR, Senin (13/4).