Kisah Ahok Bongkar Dana Siluman Selamatkan Uang Negara 12,1 T

Foto: Basuki Tjahaja Purnama. ©2013 Evo Berita

Reporter: Heru Gustanto

Evo Berita - Kisah Ahok Bongkar Dana Siluman Selamatkan Uang Negara 12,1 T | Perseteruan DPRD DKI Jakarta dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah bermula sebelum APBD DKI Jakarta disahkan pada 27 Januari 2015. Kisah ini bermula ketika adanya anggaran yang dicoret. Bahkan nilainya fenomenal Rp 8,8 triliun.

Rapat Paripurna untuk menyampaikan jawaban atas pandangan umum DPRD DKI Jakarta atas RAPBD DKI Jakarta 2015 batal dilaksanakan pada 15 Januari 2015. Ahok mengungkapkan, penundaan ini diduga dilakukan setelah ada anggaran yang dicoret. Salah satunya sosialisasi surat keputusan gubernur, dengan nilai anggaran mencapai Rp 200 juta.

"Ada ratusan atau ribuan (mata anggaran), (dengan nilai) Rp 100 juta, Rp 200 juta kan kurang ajar. Saya tulis 'nenek lu'. Coret!, bener tanya saja Bappeda, saya tulis 'nenek lu', saya kasih lingkaran. Balikin. Ini gara-gara bacaan 'nenek lu', tersinggung kali," jelasnya, Senin, (19/1).

Tarik ulur pengesahan RAPBD DKI Jakarta 2015 terus berlanjut. Namun, akhirnya DPRD DKI Jakarta menyetujui pengajuan anggaran sebesar Rp 73,08 triliun. Pengesahan ini sempat mengalami tarik ulur sehingga pengesahan molor dari 23 Januari kemarin, mundur sampai 27 Januari 2015.

APBD DKI Jakarta tahun ini meningkat tidak terlalu signifikan dari tahun sebelumnya. Hanya sekitar Rp 1,08 miliar dari APBD DKI Jakarta 2014 Rp 72,9 triliun.

Ini membuat Wakil Ketua DPRD M Taufik kecewa. Karena anggaran itu berkurang dari yang diajukan semula mencapai Rp 76 triliun lebih. Namun setelah melalui pembahasan oleh Badan Anggaran bersama eksekutif akhirnya disepakati sebesar Rp 73,083 triliun. Bahkan, pihak legislatif memberi 13 catatan untuk program dan kebijakan eksekutif.

Berselang enam hari, tepatnya tanggal 2 Februari 2015 Pemprov DKI Jakarta mengirimkan berkas tersebut ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun karena format penyusunan APBD-nya menggunakan e-budgeting terpaksa dikembalikan pada 6 Februari 2015.

Dirjen Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenoek mengungkapkan, selain format ada lampiran yang tidak sesuai. "Lampiran 1A-nya yakni ringkasan APBD-nya tidak ada, belanja tidak langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) tidak ada dan format serta struktur APBD tidak sesuai dengan PP No 58 tahun 2005 dan Permendagri No 13 tahun 2006," terangnya, Minggu, 9 Februari 2015.

Dari pengembalian inilah DPRD DKI Jakarta mengetahui bahwa draf yang dikirimkan Ahok bukan yang mereka berikan. Dari sinilah kisruh antara legislatif dan eksekutif di DKI Jakarta dimulai. Karena mantan Bupati Belitung Timur ini memutuskan untuk mengirim APBD DKI Jakarta 2015 ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tanpa persetujuan pimpinan dewan.

Pengiriman sepihak ini membuat DPRD DKI Jakarta geram dan berencana mengajukan interpelasi dan menurunkan Ahok dari posisinya. Bukannya mengendur, mantan politisi Gerindra ini justru bingung dengan rencana yang dilakukan oleh pihak legislatif. Sebab ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35 PUU-XI Tahun 2013 tentang pembahasan APBD pasca putusan MK dan penghematan serta permohonan anggaran belanja.

"Justru saya pertanyakan kenapa DPRD tiba-tiba keluarkan bundelan sendiri yang bukan diisi sama SKPD. Itu apa enggak melanggar? Kalau mereka anggap itu hak dia, sejak kapan DPRD nyusun APBD? Dia yang ketik loh anggaran di-crop 10-15 persen. Kami ada bukti semua. Ini dilakukan supaya masuk dananya dia yang Rp 12, 1 triliun," jelasnya, Rabu 25 Februari 2015.

Ahok mengatakan, dirinya juga selamat karena telah memiliki intelijen di dalam DPRD DKI Jakarta. Sehingga mengetahui gelagat anggota dewan yang merubah APBD DKI Jakarta setelah dilakukan paripurna.

"Pengesahan tiga hari mereka sibuk crop, sibuk sampai tengah malam. Untung kami punya intel nih, masukin excel potong 10-15 persen. Masukin duit versi dia, tanda tangan terus print out kirim ke saya. Dia ingin ini yang saya pakai kirim ke Kemendagri," ungkapnya.

Karena telah mengetahui rencana tersebut, Ahok segera menggugurkan draft dari DPRD DKI Jakarta, dan menggunakan draft hasil paripurna. Karena jika dia menuruti keinginan dari legislatif, maka percuma rapat paripurna yang dilakukan selama ini.

"Saya kirim yang sudah disahkan di paripurna bukan versi mereka. Kalau enggak mau begitu buat apa ada paripurna? Begitu ketok palu langsung kita kirim ke Kemendagri. Saya sudah putusin lebih baik diturunkan dari gubernur daripada Rp 12,1 triliun dipakai buat belanja yang enggak masuk akal," terangnya

Suami Veronica Tan tersebut akhirnya membuka adanya dana siluman dalam APBD DKI Jakarta 2015. Dana siluman tidak hanya ada dalam Dinas Pendidikan, tetapi juga ada di Dinas Kesehatan, Dinas Pemadam Kebakaran dan SKPD lainnya. Bahkan, dia menunjukkan beberapa anggaran siluman yang tercatat dalam Dinas Pendidikan.

"Nih (sambil menunjukkan data) rata-rata angkanya nunjukin Rp 4 miliar semua. Alat percepatan peningkatan mutu pembelajaran SDN Cilandak gila nggak Rp 4,9 miliar. Dana ini bisa buat bikin sekolah baru di kampung," jelasnya.

Mantan politisi Golkar ini mengibaratkan langkah yang diambil DPRD DKI Jakarta dengan membeli perabotan tanpa memikirkan kondisi rumah. Sebab masih banyak sekolah yang kondisinya menyedihkan. Tetapi anggaran pendidikan malah digunakan untuk mengisi fasilitas.

"Kalau kamu nggak ada duit, lo beli isi (perabotan) apa rumah dulu? Kalau anggota DPRD beli TV dulu biar kebakaran nggak apa-apa. Beli TV atap rusak nggak apa-apa, itu yang terjadi di Jakarta. Beli kursi untuk kabinet sementara rumah sakit di sana bocor. Ini sebenarnya ada apa. Ini gila-gilaan," ujarnya.

"Yang paling jelas lah kamu tahu UPS kan Rp 4,9 miliar. Genset paling gede saja Rp 150 juta palingan. Ini apaan ini? Ini yang mau berantem sama Ahok? Berantem saja gue juga demen! Saya daripada Rp 12,1 triliun habis buat beli barang-barang gila begitu lebih saya pertaruhkan posisi saya sebagai gubernur. Kita lihat saja siapa yang masuk penjara nanti?," tambah Ahok.

Mantan anggota DPR RI ini menambahkan, kepala dinas sudah menolak permintaan anggota DPRD DKI Jakarta untuk memasukkan anggaran siluman. Sebab dia telah mengancam akan memecat siapa saja yang berani bekerja sama untuk melakukan pencurian.

"Dia masukin kepala dinas semuanya menolak makanya nggak ada tanda tangan karena di e-budgeting nggak bisa main. Makanya sebelum e-budgeting kepala dinas dipaksa masukin, kalaupun nggak mau masukin pun balik dari Kemendagri beda lagi isinya," tutupnya.

Adapun berikut sebagian data anggaran siluman yang ada dalam Dinas Pendidikan DKI Jakarta:

1. Pengadaan alat dual program bahasa inggris dan mandarin di SMP N 37 senilai Rp 1,37 miliar.

2. Alat peraga eletronika dasar berbasis mikro kontrol untuk SMP senilai Rp 2,5 miliar.

3. Pengadaan UPS untuk SMPN 37 senilai Rp 6 miliar.

4. Pengadaan UPS untuk SMPN41senilai Rp 6 miliar.

5. Pengadaan alat percepatan peningkatan mutu pembelajaran e-smart teacher education untuk SDN Kecamatan Cilandak senilai Rp 4,996 miliar.

6. Pengadaan alat percepatan peningkatan mutu pembelajaran e-smart teacher education untuk? SDN Kecamatan Kebayoran lama senilai Rp 4,996 miliar.

7. Pengadaan alat percepatan peningkatan mutu pembelajaran e-smart teacher education untuk ?SDN Kecamatan Pesanggrahan senilai Rp 4,996 miliar.

8. Pengadaan laboratorium multifungsi untuk SMAN Kecamatan Ciracas senilai Rp 4,440 miliar.

9. Pengadaan laboratorium multifungsi untuk? SMAN Kecamatan Kramat Jati senilai Rp 4,440 miliar.

10. Profesional Outdoor Audio System senilai Rp 4,5 miliar.

11. Pengadaan Alat peraga pendidikan anak usia dini bantuan untuk PAUD senilai Rp 15 miliar.

12. Profesional developmen for teacher melalui pelatihan guru keluar negeri senilai Rp 25,5 miliar.

13. Penyediaan CCTV online system SD senilai Rp 4,5 miliar.

14. Profesional development for teacher melalu pelatihan guru ke luar negeri Rp 25,5 miliar.

15. Pengadaan alat peraga pendidikan anak usia dini bantuan untuk PAUD Rp 15 miliar.

16. Pengadaan peralatan Audio Class SD Rp 4,5 miliar.

17. Pengadaan peralatan Audio Class SMA/SMK Rp 3 miliar.

18. Pengadaan peralatan Audio Class SMP Rp 3,5 miliar.

19. Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMK Neg. 1 Jakpus Rp 3 miliar.

20. Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMK Neg. 26 Jaktim Rp 3 miliar.

21. Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMK Neg. 29 Jaksel Rp 3 miliar.

22. Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMK Neg. 34 Jakpus Rp 3 miliar.

23. Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMK Neg. 39 Jakpus Rp 3 miliar.

24. Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMK Neg. 5 Jaktim Rp 3 miliar.

25. Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMK Neg. 52 Jaktim Rp 3 miliar.

26. Pengadaan alat percepatan peningkatan mutu pembelanjaran e-smart teacher education untuk SDN kecamatan Cempaka Putih Rp 4,996 miliar.

27. Pengadaan Alat Percepatan Peningkatan Mutu Pembelajaran Teacher Education untuk SDN Kecamatan Cempaka Putih Rp 4, 996 miliar.

Sudin Pendidikan II Jaksel

28. Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMPN 37 Rp 6 miliar.

29. Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMPN 41 Rp 6 miliar.

30. Alat peraga elektronika mikrokontrol untuk SMA Rp 3 miliar.

Sudin Pendidikan II Jaksel

31. Professional Outdoor Audio System (IPM) Rp 4,5 miliar.

32. Pengadaan Laboratorium Multifungsi untuk SMAN Kecamatan Ciracas Rp 4,44 miliar.

33. Pengadaan Laboratorium Multifungsi untuk SMAN Kecamatan Kramat Jati Rp 4,44 miliar.