'Dikebiri' Nasibnya, Nelayan Jatim Desak Jokowi Copot Menteri Susi

Foto: Nelayan jatim demo minta Susi dicopot. ©2015 Evo Berita

Reporter: Ridwan Ibrahim

Evo Berita - 'Dikebiri' Nasibnya, Nelayan Jatim Desak Jokowi Copot Menteri Susi | Ratusan nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Timur, menggelar aksi di depan Gedung DPR Jawa Timur, Jalan Indrapura, Surabaya, Rabu (25/2). Mereka menolak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/2015.

Menurut para pendemo, larangan penangkapan lobster (panulirus), kepiting (scylla) dan rajungan (portunus pelagicus) dalam kondisi bertelur, yang tertuang dalam Permen Nomor 1/2015 itu, justru mematikan nelayan kecil.

Tak hanya itu, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/2015, yang menyebut larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets), juga dinilai merugikan para nelayan.

Untuk itu, tak hanya sekadar menolak peraturan tersebut, para demonstran juga mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mencopot Menteri Susi Pudjiastuti dari jabatannya, karena kebijakannya yang 'mengebiri' nasib para nelayan.

"Ini menyangkut hak hidup warga negara, kalau nelayan tak bisa makan, kami pun siap melawan sampai titik darah penghabisan," tegas salah satu orator aksi, Agus dalam orasinya.

Nelayan asal Lamongan ini, juga menyampaikan, para nelayan bukan pencuri. Aktivitas para nelayan di laut, dijamin UUD 1945 Pasal 33 ayat (3). Tapi gara-gara kebijakan yang dibuat Menteri Susi, nelayan sengaja 'dimalingkan,' sehingga harus berhadapan dengan aparat hukum.

"Teman kami sudah ada yang ditangkap aparat dan juga tak bisa menjual lobster dan kepiting hasil tangkapan. Terus kami harus menghidupi keluarga kami dengan apa? Nasib nelayan itu sudah sengsara kok malah dibikin susah," ucapnya dengan nada kesal.

Senada, perwakilan nelayan asal Malang, Fuad juga menyampaikan keluhannya. Kata dia, di Jawa Timur ada sekitar 293 ribu kapal milik nelayan tradisional. Kalau penggunaan pukat tarik yang sudah dilakukan nelayan turun temurun dilarang, maka akan ada sekitar 1,25 juta orang di Jawa Timur kehilangan pekerjaan.

"Mereka terdiri dari nelayan, buruh pabrik ikan hingga pedagang. Pemerintah jangan membuat kebijakan yang justru menimbulkan masalah baru," tegasnya.

Kembali Fuad menerangkan, kebijakan Menteri Susi, itu dibuat tanpa melibatkan stake holder, khususnya nelayan dan kajian ilmiah. Sehingga berdampak pada kaum nelayan.

"Kebijakan itu membuat para nelayan kelimpungan. Karena kebijakan itu tanpa sosialisasi dan solusi, tapi langsung diterapkan. Kebijakan itu hampir sama dengan presidennya yang gamang dalam membuat kebijakan sehingga menjadi blunder," tambahnya.

Sementara itu, perwakilan dari anggota dewan yang menemui para demonstran, berjanji akan membantu dan memfasilitasi para nelayan untuk bertemu dengan Komisi IV DPR.

"Nanti perwakilan nelayan bersama Komisi B akan mendatangi Komisi IV DPR untuk meminta rekomendasi dan menegur Menteri Susi untuk merevisi kebijakannya karena merugikan nelayan tradisional," janji anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Agus Dono Wibawanto kepada para demonstran.

Politisi asal Partai Demokrat ini juga berjanji, pihaknya, melalui Komisi B, siap memperjuangkan nasib para nelayan di Jawa Timur. Namun, kata dia, karena kebijakan ini ranahnya pemerintah pusat, Dewan Jawa Timur hanya bisa memfasilitasinya saja.

Selain itu, pihaknya juga menyarankan untuk mendatangi Kementerian Kelautan dan Perikanan, paling tidak bisa bertemu dengan Dirjen terkait, serta mendatangi Menko Perekonomian karena dampak kebijakan yang tak pro nelayan itu, berdampak besar bagi perekonomian kaum nelayan.

"Dalam konsultasi itu, pihak terkait seperti Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Perekonomian, Biro Perekonomian, TNI AL, Polairud, pengusaha dan tenaga ahli juga harus diikutkan supaya kajiannya ilmiah, sehingga bisa diterima pemerintah pusat," pinta Agus Dono.