Beda Abraham Samad dan Taufiqurrahman Ruki di Mata JK

Foto: Wapres Jusuf Kalla di ruang kerjanya. ©2015 Evo Berita

Reporter: Rendy Saputra

Evo Berita - Wakil Presiden Jusuf Kalla blakblakan bicara soal Ketua KPK nonaktif Abraham Samad dan Plt Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki. Menurut JK, Abraham Samad sudah tidak bisa lagi dijamin kredibilitasnya. Sementara Ruki, masih dianggap bagus track record-nya.

JK mengatakan hal itu saat wawancara khusus dengan merdeka.com, Senin (9/3) kemarin di kantor Wapres, Jalan Veteran III, Jakarta.

"Lihat saja yang terjadi di Abraham. Jadi bukan soal.. tapi soal tidak bisa dijamin lagi kredibilitasnya, kejujurannya," kata JK.

Padahal menurut JK, KPK dibentuk untuk menangkap orang-orang yang tidak jujur terhadap keuangan negara. Jadi orang-orang yang dipilih tersebut harusnya lebih jujur dari orang-orang yang ditangkap KPK.

"Kalau KPK bukan orang jujur, tidak bermoral, bagaimana tidak merusak KPK. Orang KPK kan sudah dipilih untuk membasmi orang yang tidak jujur, ya harusnya lebih jujur. Kalau bermasalah bagaimana," tanya JK.

JK membantah apa yang terjadi selama ini adalah upaya kriminalisasi terhadap Abraham Samad dan KPK.

"Kalau anda bilang kriminalisasi, bagaimana yang terjadi dengan BG (Komjen Budi Gunawan)? Itu jelas semua dikatakan bahwa pasti ada permainan politik masuk situ. Ya berbahaya kalau pimpinan KPK memasukkan emosi pribadinya. Jadi siapa yang merusak KPK?" JK kembali bertanya.

Lalu bagaimana dengan Plt Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki? JK menyebut Ruki masih memiliki kredibilitas.

"Saya melihat orang dari track recordnya. Ruki kan track recordnya pertama kan bagus, cuma jaman dia pas jadi Ketua KPK memang tidak ada masalah.

JK membantah saat ditanya kehadiran Ruki di KPK justru dianggap malah mengkerdilkan posisi KPK, karena Ruki mengembalikan kasus BG ke Kejaksaan dan oleh Kejaksaan dilimpahkan lagi ke Polri.

"Begini, kalau pengadilan, lepas peran dari kontrak, pengadilan memutuskan ini tidak sah, emangnya mau diperiksa terus? Kalau pengadilan mengatakan itu tidak sesuai proses hukum, ya mesti dikembalikan dong. Apa harus dipaksakan, justru itu melanggar hukum, di atas KPK kan pengadilan, yang penting kan pengadilan," papar pria asal Makassar, Sulawesi Selatan tersebut.

JK menambahkan, Komjen BG tetap tak dilantik meski menang di praperadilan lantaran Presiden Jokowi ingin menjaga perasaan publik biar tenang.

"Justru itu Pak Jokowi menjaga perasaan publik walaupun tidak mutlak. Tapi menjaga opini masyarakat, supaya lebih tenang lah," ujarnya.