Kritik Ahok, Kemendagri Nilai Pergub APBD Belum Berpihak Pada Rakyat

Foto: Anggota DPRD DKI di Kemendagri. ©2015 Evo Berita

Reporter: Ridwan Ibrahim

Evo Berita - Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek menilai, Rancangan Peraturan Gubernur tentang APBD DKI Jakarta 2015 yang disiapkan Basuki Tjahaja Purnama belum memihak kepada rakyat.

Sebagai contoh, anggaran belanja jasa perkantoran Rp 4,1 triliun, lebih besar dibandingkan perbaikan dan perawatan infrastruktur jalan Rp 2,9 triliun.

"Seharusnya turunkan anggaran untuk jasa perkantoran, besarkan untuk perbaikan jalan," tegasnya di Ruang Rapat Aula, Kantor Kemendagri, Kamis (2/4).

Dia menambahkan, anggaran belanja jasa perkantoran sebenarnya sudah menjadi perhatian dari pihaknya semenjak tahun lalu. Seharusnya, jika ingin tegas dalam efisiensi anggaran, maka anggaran perkantoran tersebut hanya bisa Rp 5,9 triliun. Padahal Basuki atau akrab disapa Ahok menganggarkan Rp 19,02 triliun.

"Padahal bila kami mau strict (ketat), Bapak hanya boleh menganggarkan belanja jasa pegawai ini sampai Rp 5,9 triliun," ungkap Donny kepada Ahok yang duduk di sampingnya.

Rapergub yang diajukan oleh Ahok diminta harus sesuai dengan visi misi pemerintah saat ini. Di mana Presiden Joko Widodo mengharapkan adanya penghematan pada setiap lini pemerintahan.

"Kami evaluasi efektivitas, efisiensi, kepatutan, kewajaran, rasionalitas serta asas manfaatnya," tutup Donny.