'Ada Kekuatan Yang Mendorong Agar Pimpinan KPK Jadi Tersangka'

Foto: Bambang Widodo Umar saat diskusi. ©2015 Evo Berita

Reporter: Deddy Santosa

okesharezne - 'Ada Kekuatan Yang Mendorong Agar Pimpinan KPK Jadi Tersangka' | Anggota tim sembilan, Bambang Widodo Umar mengatakan, penetapan dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, perlu ditelusuri lebih dalam. Bagi Bambang, penelusuran itu penting untuk melihat motif-motif khusus di balik penetapan dua pimpinan KPK itu.

Selain itu, menurut Bambang, bila dikaji dalam teori labeling, penetapan kedua pimpinan lembaga anti rasuah itu tak bisa dilepaskan dari kekuatan tertentu yang mendorong.

"Kenapa mas BW ditersangkakan? Ada kekuatan tertentu menurut saya itu bila dilihat dari teori labeling. Maka kita perlu berbicara dengan siapa yang kira-kira punya kekuatan itu, ada motif apa? Misal teroris ada motif ekonomi. Apa motifnya kekuatan itu? Ini yang perlu dicari," katanya dalam diskusi bertajuk 'Quo Vadis Kriminalisasi KPK', di Taman Menteng, Minggu (1/3).

Sementara itu, adanya tuduhan oleh sejumlah pihak terkait adanya kriminalisasi di balik penetapan kedua pimpinan KPK itu, menurut Bambang, kriminalisasi dalam teori labeling merupakan suatu hal yang fatamorgana. Seseorang ditetapkan melanggar tindak pidana padahal tidak melakukan tindak pidana.

"Ada beberapa hal yang perlu kita analisis melihat proses kriminalisasi ini. Dalam kriminologi ada yang namanya teori labeling, melihat bahwasanya suatu kelompok dinyatakan melakukan tindak pidana oleh suatu kekuatan atau suatu kelompok yang menangani. Antara kriminalisasi dan labeling maka ada yang dikatakan sebagai pelanggar tindak pidana kemudian yang menentukan itu memiliki kewenangan," terangnya.

Sementara itu, Direktur Advokasi YLBHI Bahrain mengatakan, terdapat kriminalisasi dalam kasus penetapan Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri. Hal ini bisa dilihat dari pasal yang disangkakan kepada kliennya itu selalu berubah.

"Proses pidana itu mencari tindak pidana dan mencari pelaku. Dalam konteks mas Bambang itu, mencari pelaku dulu, baru mencari tindak pidananya, karena pasalnya berubah-ubah," pungkasnya.