Tim 9 Sebut Polisi Lebih Cepat Tangani Kasus Abraham Daripada Begal

Foto: Jimly Asshiddiqie. ©2015 Evo Berita

Reporter: Heru Gustanto

Evo Berita - Tim 9 yakin proses hukum yang sedang dijalankan Polri terhadap dua eks-pimpinan KPK dan pendukungnya adalah upaya kriminalisasi. Keyakinan itu didasari dari kecurigaan cepatnya proses hukum kepada Abraham Samad dan Bambang Widjojanto dibandingkan penanganan kasus pembegalan dan perampokan, padahal kasus tersebut baru saja dilaporkan ke Bareskrim Polri.

"Dilapor-lapor dan polisinya sedang rajin pula. Sedangkan laporan mengenai pembegalan, perampokan ya, butuh waktu lama. Bisa setahun tidak diapa-apain. Sekarang cepat sekali. Ini apa ini. Ini yang didefinisikan sebagai kriminalisasi itu," ujar Jimly sebelum menemui JK di Kantornya, Selasa (10/3).

Jimly berharap presiden dan wapres dapat melihat ini lebih dalam. Menurut Jimly, penyebutan kriminalisasi bukan suatu istilah melainkan memang ada permasalahan yang serius dialami lembaga antikorupsi di Indonesia ini.

"Jadi jangan melihat kriminalisasi sebagai suatu istilah. ini bukan soal tata bahasa. Ini masalah serius. Nah, ini yang mau kita diskusikan kita mau sampaikan dengan presiden juga kepada wapres. Supaya Bapak presiden dan wapres melihat masalahnya lebih lengkap lebih utuh supaya tidak nanti mengeluarkan statement yang nanti disalahpahami," ujarnya.

Jimly berharap presiden dan wapres tidak memberikan pernyataan yang dapat disalahpahami oleh rakyat. Terlebih pernyataan JK beberapa waktu lalu juga memberikan angin segar bagi kepolisian untuk terus melakukan kriminalisasinya kepada KPK dan pendukungnya,

"Pertama jangan seolah-olah ada perbedaan kepada presiden dan wakil presiden. Kedua jangan malah seperti memberi angin itu tidak akan menyelesaikan masalah. Memberi angin kepada kepolisian. Jadi nanti pulang dari sini kami juga akan ke Komnas HAM kami juga mengundang pihak dari Polri ke Komnas HAM supaya kasus mengenai somasi kepada Komnas HAM bisa di-clear-kan. Karena ini lembaga negara, jadi masa para penyidik bisa mensomasi institusi negara," pungkasnya.