Gubernur Ganjar Enek, Lihat Perseteruan Ahok Dengan DPRD DKI

Foto: Ganjar dapat surprise dari warga Magelang. ©2014 Okesharezeone

Reporter: Rudi Hantanto

Evo Berita - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku enek dan tidak nyaman, melihat pemberitaan tentang perseteruan anggaran antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan jajaran DPRD DKI Jakarta.

"Saya tidak nyaman melihat nasib temen kita di DKI. Marah itu sekali-kali baik. Tapi nek terus terusan enek! Tapi ini fakta. Politik wajahnya (Ahok dan DPRD DKI Jakarta) jadi compang-camping," tegas Ganjar Pranowo, saat memberikan pengarahan di Musyawarah Rencana Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) se keresidenan Banyumas di Kompleks Hotel Owabong, Purbalingga, Jawa Tengah, Rabu (1/4).

Bahkan, Ganjar mengungkapkan fenomena politik di Jakarta jika ada seorang pejabat baik dari eksekutif maupun legislatif yang meninggal, dijadikan sebagai objek tertawaan. Budaya ini sudah melenceng dari sendi-sendi Pancasila dan UUD 1945 yang diciptakan salah satunya oleh 'founding father' NKRI Ir Soekarno.

"Kalau ada politisi di eksekutif atau legislatif meninggal orang lain pada tertawa. Karena akan ada PAW (Pergantian Antar Waktu). Benteng Pancasila untuk Jateng harga mati," ungkapnya.

Memang, dari segi pemberitaan, awalnya Gubernur DKI Jakarta Ahok dan DPRD DKI Jakarta awalnya menarik. Namun lama-lama malah memperburuk citra dua lembaga yang seharusnya bekerja untuk kemakmuran rakyat. Sehingga dalam beberapa kesempatan, Ganjar meminta supaya hal itu tidak ditiru oleh baik eksekutif maupun legislatif di Jateng.

"Dari gejolak politik pemberitaan Jakarta awalnya menarik, lama-lama dilihat orang jadi enek. Wajah eksekutif dan legislatif jadi bopeng. Sekarang ini di Jateng saya tidak mau," ungkapnya.

Ganjar yang sudah melakukan Musrenbangwil di 35 kabupaten/kota dengan melakukan road show di lima eks keresidenan di Jateng ini di antaranya Eks keresidenan Pati, Eks keresidenan Semarang, Eks keresidenan Kedu, Eks keresidenan Surakarta dan keresidenan Banyumas yang berlangsung Rabu (1/4)hari ini.

Dalam Musrenbangwil yang bertajuk Ayo Dirembug! Musyawarah Mbangun Jawa Tengah yang melibatkan unsur pimpinan DPRD Jateng, Bupati/Walikota se Jateng, Ormas dan Parpol Ganjar mengimbau dan meminta kepada pejabat di Jateng bahwa tidak ada lagi sebutan budaya dana siluman atau fee untuk eksekutif (Pemprov Jateng) maupun legislatif (DPRD Jateng).

"Bantuan-bantuan saya minta tidak ada potongan. Tolong, cerita komisi hentikan. Tobat-tobat. Saya ngomong agak njiwit sitik. Tolong Tobat-tobat. Duit kita berikan kepada rakyat sangat sedikit sekali," ungkapnya.

Namun, sayangnya dari beberapa partai politik daerah setempat yang aktif memberikan masukan dan saran terhadap Musrenbangwil di Jateng hanya segelintir seperti PDIP dan PKB.

"Sayangnya partai politik sebagai saluran aspiratif di tingkat bawah tidak hadir dengan maksimal. Saya ingin mereka bisa hadir untuk ikut langsung mengawal melakukan evaluasi dan usulan terkait pembangunan mereka di daerah masing-masing. Terlepas partai apapun. Termasuk ormas dan LSM-nya," ungkapnya.

Ganjar berharap dengan porsi anggaran RAPBD 2016 mendatang yang disusun melalui Musrenbangwil bisa mewakili seluruh lapisan masyarakat Pemkab/Pemkot Se Jateng bisa mewakili aspirasi masyarakat di Jateng. Baik melalui aspirasi eksekutif, legislatif, top-down dan bottom up, termasuk melalui sosial media yang sering diterima Ganjar secara langsung bisa membangun Jateng lebih baik.

"Sekarang kita wujudkan bagaimana Jateng bisa cepat maju. Bagaimana Jateng bisa lebih sejahtera. Mudah-mudahan bisa kita tanggulangi bersama juga terkait soal dolar yang semakin tinggi. Nuwun sewu, temen-temen DPRD juga bisa ikut dan langsung mengontrol atau menyalurkan aspirasi setelah melalui masa reses," pungkasnya.

Sebelumnya, begitu menjabat sebagai Gubernur Jateng Ganjar Pranowo ingin melakukan perbaikan di bidang infrastruktur sehingga Ganjar berhasil melakukan perubahan porsi anggaran yang awalnya sebesar 80 persen untuk legislatif dan 20 persen untuk eksekutif. Kini berubah menjadi 60 persen untuk Pemprov Jateng dan 40 persen untuk DPRD Jateng.