Mentan Blusukan Cek Harga Gabah di DIY dan Klaten

Foto: Mentan Andi Amran Sulaiman. ©2015 Evo Berita

Reporter: Chandra Wicaksana

Evo Berita - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman blusukan ke penggilingan padi yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Klaten. Mentan mengecek harga gabah di tingkat petani saat cuaca hujan.

"Ternyata harga di sini masih rendah, masih di bawah HPP yang telah ditentukan. Ini tidak boleh dibiarkan, kita akan bertindak cepat agar Bulog segera menyerap gabah petani ini mulai dari penggilingan kecil dengan harga yang menguntungkan petani," kata Amran usai mengunjungi penggilingan padi Ngudi Makmur di Gangsiran Madurejo, Prambanan, Sleman dan penggilingan padi di Bowan Delanggu, Klaten, Jumat (24/4) sore.

Saat berdialog dengan salah satu petani di lokasi penggilingan, Amran mendapat keluhan terkait rendahnya Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah di kalangan petani yang tidak sebanding dengan tingginya harga beras di pasaran. Amran menjelaskan, hal itu terjadi disebabkan terlalu panjangnya jalur distribusi dari petani ke masyarakat.

Harga gabah di tingkat petani di Prambanan sendiri di kisaran Rp 3.300-Rp 3.500 per kilogram (kg). Sementara harga beras di kisaran Rp 6.000, masih jauh dari harga pasaran di kota besar yang berkisar Rp 10.000-Rp 11.000 per kg.

"Anggap (harga di petani) Rp 6.000, di kota Rp 10.00 sampai Rp 11.000, dan Rp 4.000 sendiri dinikmati tengkulak. Hampir 80 persen mereka (tengkulak) dapat, tapi petani kita yang sehari-hari kepanasan cuma dapat 10-20 persen. Untuk memutus siklus ini, Bulog harus ambil peran agar mata rantainya tidak terlalu panjang," papar Amran.

Mentan Amran berharap Bulog bergerak cepat menyerap hasil petani agar petani tidak harus berurusan dengan tengkulak dan pemodal yang bisa merugikan mereka. Karenanya dia akan terus mendorong Bulog untuk lebih kreatif dalam menyerap gabah masyarakat, di antaranya dengan menurunkan jaringan semut dan terjun langsung ke petani dan penggilingan beras rakyat.

Saat ini Bulog baru mampu menyerap gabah dari petani di kisaran 300 ribu ton, masih jauh dari yang diarahkan Presiden Jokowi yaitu sebanyak 4 juta.