Sore Ini, Jokowi Kembali Gelar Rapat Terbatas Bahas Pencurian Ikan

Foto: Presiden dan Ketua DPR RI. ©2015 Evo Berita

Reporter: Billy Nurkholis

Evo Berita - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sore ini kembali menggelar rapat terbatas dengan menteri-menterinya soal perikanan. Utamanya soal pencurian ikan yang di laut Indonesia.

"Sore hari ini dari beberapa lokasi yang telah saya kunjungi, ada beberapa hal-hal yang perlu diselesaikan terutama berkaitan dengan perikanan kita dan nelayan kita," kata Jokowi saat membuka rapat di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/4).

Jokowi mengaku telah menemui nelayan-nelayan di beberapa wilayah. Seperti nelayan di Batang, Pekalongan, Tegal, Rembang dan lain sebagainya.

"Yang bu menteri KKP juga hadir, perlu juga kita bahas dalam kesempatan ini. Dan juga berkaitan dengan stafsus, pada rapat lalu juga saya sampaikan," jelasnya.

Selanjutnya, Jokowi mempersilakan Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno untuk memberikan pemaparan soal penanganan pencurian ikan. Menurut Tedjo, tim khusus tersebut di bawah kendali dan koordinasi Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Menurut Tedjo, tim terpadu itu berisi semua pihak terkait seperti TNI AL, Kepolisian, Beacukai, Kementerian Kelautan dan Perikanan, hingga ke Pengadilan. Tedjo mengatakan, pemerintah juga akan semakin ketat dalam pengawasan kapal-kapal yang beroperasi di seluruh wilayah perairan Indonesia.

Hal ini juga berkaitan dengan kasus perbudakan anak buah kapal (ABK) yang terjadi di daerah terpencil di wilayah Maluku.

"Terpadu itu begini, jadi operasi jelas, waktunya jelas, kemudian komando jelas termasuk dalam penegakan hukum, ya. Jangan sampai kapal ini sampai pengadilan tak ada pengawasan. Tetapi selain illegal fishing, kita tegakkan juga legal fishing," ujar Tedjo.

"Artinya kapal itu ada surat izinnya ada, ini harus kita benahi juga. Kalau tak ada izinnya dan jelas melanggar, tak ada alasan lain pengadilan, (kapal) disita negara, dimusnahkan, akan kita tenggelamkan," kata Tedjo.

Untuk diketahui, dunia internasional tengah menyoroti kasus perbudakan ABK di sebuah tempat terpencil bernama Benjina, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku. Ratusan ABK tersebut terdiri dari WN Myanmar, Laos, Kamboja dan Thailand tersebut diduga diperbudak oleh perusahaan Thailand yang berafiliasi dengan perusahaan Indonesia, PT Pusaka Benjina Resources (PBR).

Selain itu, PBR melakukan tangkap ikan yang disinyalir juga dilakukan secara illegal. Produk ikan olahan itu kemudian didistribusikan ke supermarket-supermarket di negara-negara maju seperti Amerika Serikat.