Tjahjo Beberkan Pertemuan Dengan DPR Terkait Pembatalan Budi Gunawan

Foto: Menko Polhukam dan Mendagri di DPR. ©2015 Evo Berita

Reporter: Rudi Hantanto

Evo Berita - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membeberkan hasil pertemuannya dengan DPR terkait pembatalan pelantikan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan. Dalam pertemuan itu, Tjahjo mengaku mendampingi Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno, karena Menkum HAM Yasonna Laoly sedang kunjungan kerja ke luar kota.

"Tadi kami hanya mendampingi bersama-sama dengan Pak Menko Polhukam, berdua, diterima ketua dan wakil ketua," ujar Tjahjo di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (1/4).

Tjahjo menanyakan kepada pimpinan DPR apakah cukup penjelasan pembatalan pelantikan Budi diwakili oleh menteri. Namun, kata Tjahjo, DPR tetap ingin meminta penjelasan langsung dari presiden terkait hal itu.

"Tadi DPR mintanya kalau bisa presiden. Tadi kan kita datang ke sana, apa gak cukup diwakili menko, mendagri, sekneg. Tapi DPR minta kunjungan gantianlah, kan sifatnya informal," ujar Tjahjo.

Atas hal itu, Tjahjo akan melaporkan kepada presiden dalam rapat terbatas siang ini. "Nanti siang ini menko laporan ke presiden apakah besok, apakah Senin. Pertemuan informal, gantian, pertemuannya mungkin di DPR," ujarnya.

Tjahjo akan menyesuaikan jadwal Presiden kapan waktu yang tepat untuk pertemuan itu. "Mencari waktu yang tepat bapak presiden mau melakukan pertemuan informal dengan pimpinan DPR dan ketua-ketua fraksi," ujarnya.

Selain itu, kata Tjahjo, DPR menyampaikan agenda yang ingin dibahas dengan pemerintahan salah satunya postur APBN dan Pansel kPK.

"Agenda (pembahasan) cukup banyak tadi yang diminta oleh DPR. Minta penjelasan mengenai postur APBN, APBNP. Karena kaitan dengan kurs rupiah yang cukup tinggi, dengan kenaikan BBM dengan mekanisme yang ada. Kemudian mengenai pansel KPK dengan perppu yang dikeluarkan presiden," ujar Tjahjo.

"Kemudian usul Pak menko revisi UU teroris, karena penting sekali karena menyangkut Islamic State yang cukup meresahkan di negara. Ini harus segera diantisipasi, akan ada payung hukum yang cukup kuat," ujarnya.